Farid Ma'ruf

Informasi Bisnis Internet, Dunia Komputer, dan Dakwah

Demokrasi Bertentangan dengan Prinsip NKRI Harga Mati

Posted by Farid Ma'ruf pada Maret 8, 2014

kudeta-no-demokrasi-no-khilafah-yesDalam sistem demokrasi, rakyat bebas memilih aturan yang ia inginkan. Kalau rakyat atau suara mayoritas menghendaki, maka negara harus menjalankannya.

NKRI harga mati, salah satu maknanya adalah wilayah NKRI ini harus dipertahankan (tidak boleh berkurang) walau hanya satu jengkal pun. Kalau ada wilayah NKRI, walau hanya satu jengkal, akan direbut oleh negara lain, maka harus dipertahankan mati-matian sampai titik darah penghabisan. Makanya disebut “harga mati”.

Tahun 1999, di propinsi Timor Timur diselenggarakan referendum. Rakyat disuruh memilih, mau ikut Indonesia atau lepas berdiri sendiri.

Ternyata mayoritas rakyat Timor Timur memilih melepaskan diri dari Indonesia.

Sesuai dengan prinsip demokrasi, dimana suara terbanyak harus diikuti, maka konsekuensinya Presiden RI waktu itu yaitu BJ Habibie, harus melepaskan Timor Timur.

Di sini bisa kita temukan kontradiksi :

  1. Jika NKRI harga mati, seharusnya Timor Timur tidak dilepaskan, walaupun mayoritas rakyat Timor Timur menghendakinya. Namanya juga harga mati. Jika karena rakyat menghendaki kemudian Timor Timur dilepaskan, itu namanya bukan harga mati.
  2. Tetapi jika Timor Timur tidak dilepaskan dengan alasan NKRI harga mati, maka itu menyalahi prinsip demokrasi itu sendiri. Mengingat mayoritas rakyat Timor Timur memilih melepaskan diri dari Indonesia.

Oleh karena itu, cukup membingungkan ketika ada orang yang mengatakan demokrasi harga mati, di saat yang sama mengatakan NKRI harga mati. Dua-duanya tidak mungkin harga mati semua. Jika salah satu harga mati, maka prinsip selainnya pasti tidak harga mati. Begitu sebaliknya.

Kita tidak akan bingung jika kita memakai prinsip Islam :

  1. Wilayah negara boleh bertambah tapi tidak boleh berkurang. Bertambah karena ada aktivitas futuhat (pembukaan wilayah dakwah baru). Tidak boleh berkurang karena setiap wilayah harus dipertahankan mati-matian dengan jihad (jika diserang negara kafir) atau perang jika ada pemberontak. Tidak boleh ada referendum yang berakibat lepasnya wilayah.
  2. Aturan negara harus mengikuti apa kata Allah. Perkara-perkara yang sudah diatur oleh Islam, maka tidak perlu dibahas oleh wakil rakyat. Tetapi negara langsung menerapkannya. Misalnya, negara harus melarang praktik bunga hutang karena termasuk riba. Walaupun mayoritas wakil rakyat tidak menyetujuinya.
  3. Aturan-aturan teknis (yang tidak ada di dalam Al Qur’an atau As Sunnah) baru boleh dibuat sendiri oleh manusia. Jika menyangkut keahlian tententu (misal tentang masalah energi), maka harus dibuat oleh para ahli energi, tidak memperhatikan suara mayoritas wakil rakyat. Sementara untuk perkara yang tidak butuh keahlian, maka negara harus memperhatikan suara mayoritas wakil rakyat.

Renungan oleh : Farid Ma’ruf (facebook.com/faridm)

2 Tanggapan to “Demokrasi Bertentangan dengan Prinsip NKRI Harga Mati”

  1. aria said

    Gondes iling cak iki bukan arab iki indonesia , klo gak mau demokrasi pergi sana ke arab. Indonesia kuat krna demokrasi yg pluralis. Indonesia bukan cuma islam.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: